Penggunaan Hak Konstitusi Disebut Membangkang, PH RAPP Heran

By wartawan 19 Des 2017, 00:14:25 WIB

Penggunaan Hak Konstitusi Disebut Membangkang, PH RAPP Heran

Pekanbaru, Homeriau.com - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tengah mengupayakan kepastian legalitas kelanjutan bisnisnya di Riau dengan mengajukan permohonan ke PTUN. Langkah tersebut merupakan merupakan langkah legal yang dilindungi konstitusi. Karena itu, perusahaan tak ingin dianggap melawan negara.

"Kami jadi bingung dan takjub kalau langkah permohonan yang kami ajukan justru disebut sebagai bentuk pembangkangan pada pemerintah. Langkah tersebut legal dan merupakan hak konstitusi setiap warga negara yang merasa dirugikan oleh produk tata usaha negara," papar anggota tim Pengacara RAPP Andi Ryza Fardiansyah dari Zoelva and Partners dalam jumpa pers di Hotel Jatra, Pekanbaru, Senin (18/12/17). 

Andi kemudian menjelaskan, bahwa sidang di PTUN Jakarta bukan gugatan, melainkan permohonan. Karena, antara kedua ada perbedaan mendasar. Kalau gugatan dia ada perselisihan, sedangkan permohonan tidak ada perselihan. 

"Kalau permohonan tidak ada sengketa, kalau gugatan ada sengketa," papar Andi. Lebih lanjut dijelaskan Andi, sidang PTUN bukanlah langkah gugatan, tetapi mengajukan permohonan. Permohonan yang diajukan lewat PTUN itu sudah diatur dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. " Permohonan kami ajukan untuk mendapatkan legitimasi atas haknya yang secara ketentuan UU itu sudah diterima. Secara hukum sudah dianggap dikabulkan, tinggal legitimasi keputusannya saja yang belum keluar," kata Andi.

Ryza memaparkan, waktu Kementrian LHK mengeluarkan SK NO 5322 tentang Rancangan Kerja Usha (RKU) dari PT RAPP mengajukan permohonan keberatan berdasarkan surat No 101 permohonan keberatan terhadap tersebitnya SK tersebut. 

Permohonan keberatan ini diajukan berdasarkan ketentuan pasal 77 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam UU tersebut dijelaskan, ketika ada warga masyarakat merasa keberatan atau merasa dirugikan terhadap keluarnya sebuah keputusan itu diatur bisa mengajukan upaya keberatan. Undang-undang juga mewajibkan permohonan keberatan diproses selama 10 hari. Jika lewat 10 hari permohonan keberatan tidak diproses, maka undang-undang menyatakan permohonan keberatan diterima.

"Berdasarkan ketentuan pasal 77 tadi, aebenarnya permohonan keberatan kami berarti sudah diterima, maka kami mengajukan permohonan ke PTUN untuk mendapatkan legitimasinya,," demikian penjelasab Andi.

Selain itu, Andi juga mempersoalkan Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2014 tentang Pengelolaan Kawasan Gambut yang diberlakukan surut, sehingga dijadikan dasar pembatalan RKU PT RAPP. Padahal, RKU tersebut terbit 2010 dan berlaku sampai 2019. Sementara di PP tersebut pada pasal 45a jelas ditegaskan, bahwa perusahaan yang sudah memiliki izin dan sudah melakukan kegiatan, maka boleh beraktifitas sampai batas izin yang dimiliki.

"Kami jelas sudah memiliki izin sebelum PP tersebut keluar dan kami juga sudah berkegiatan berdasarkan izin tersebut," tegas Andi.Hr**


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Pilihan Anda?
  Firdaus - Rusli Effendi
  Arsyadjuliandi R. - Suyatno
   Syamsuar - Edi Nasution
   Lukman Edy - Hardianto

Komentar Terakhir

  • Jasa Bangun Rumah

    Infonya sangat berguna bagi kami, Thank you. https://jasaseo.website | ...

    View Article
  • Kampung Pare

    Siapapun yang terpilih, semoga bisa memberi kesejahterahan bagi masyarakat Riau ^^ ...

    View Article
  • benny

    Lontong sup lintau emang maknyos..bersahabat bgt dgn lidah..gak rugi keluarkan gocek ...

    View Article
  • zai

    apa benar nntik akan diproses ? ditunggu info nya ...

    View Article