Kuasa Hukum Firdaus : Putusan MA Tidak Menyebutkan Itu Tanah Milik Pemprov

By wartawan 09 Feb 2018, 22:52:30 WIBPeristiwa

Kuasa Hukum Firdaus : Putusan MA Tidak Menyebutkan Itu Tanah Milik Pemprov

Pekanbaru, Homeriau.com - Dalam Konferensi Pers Nosantara Law Firm di hotel Grand Elite tadi sore menyebutkan ahli waris dari tanah yang terletak di Jalan Sudirman - Jalan Sam Ratulangi di Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, yang mengancam akan melakukan eksekusi dengan cara memasang pagar diatas lahan tersebut.

"Sebelumnya, pada 15 November 2017 silam, saat Hearing di Sekretariat Daerah, Pemprov menyatakan akan melakukan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) dengan menggunakan Satpol PP. Kemarin, di salah satu media, mereka kembali menyatakan akan memasang pagar. Kok bisa putusan Pengadilan dieksekusi Satpol PP?," ungkap T Ronaldo Nainggolan SH, Advokat dari Noesantara Law Firm‎ selaku Kuasa Hukum Firdaus, Ahli Waris dari H Ibrahim, saat jumpa pers di salah satu hotel di Pekanbaru, Jumat (09/02/18).

Mereka mengingatkan, agar pejabat Pemprov berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, apalagi di tahun Politik saat ini.

"‎Hati-hati! Karena tak ada satu pun dictum dalam amar putusan MA yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Pemprov‎," tegas Ronaldo.‎

Ia mengungkapkan, Biro Hukum Pemprov Riau pernah mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. "Namun kala itu, PN Pekanbaru menolak, karena putusan itu bukan putusan yang bisa di eksekusi. Pihak PN tentu paham betul atas putusan itu," terangnya.

‎Dikatakannya, tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Ahli Waris, bukan Pemprov.‎

"Jika dilakukan eksekusi, apalagi dengan Satpol PP, maka Ahli Waris tak akan tinggal diam. Bisa jadi, akan timbul upaya hukum atas tindakan itu (memasang pagar, red) nantinya," katanya.

Ronaldo mengakui, putusan MA itu memang telah inkracht. Dimana, dasar Pemprov mengklaim, ujarnya, adalah Sertifikat Hak Pakai nomor 261 tahun 1982, yakni sebagai Kantor Dinas Pertanian Tanaman Rakyat.

Namun, kata Ronaldo, Sertifikat itu, hanya berlaku selama dipakai. Jika tanah itu tak lagi digunakan dan sertifikatnya tak diperpanjang, maka berakhir lah hak pakai itu.

"Cek saja, ada tidak nomor register tanah itu sebagai aset Pemprov? Oleh karena itu, putusan MA itu memang menolak Kasasi yang kami ajukan. Tapi putusan itu tak menyebut bahwa Pemprov sebagai pemilik," lanjutnya.

Saat ini, katanya, ada dua plang berdiri diatas tanah tersebut yaitu, Plang dari Pemprov dan Plang dari Noesantara Law Firm.‎

‎Adanya plang Pemprov itu, sambung Ronaldo, telah dilaporkan ke Polresta Pekanbaru pada tahun 2016, atas dugaan pembohongan publik yang dilakukan oleh Pemprov.

"Sebab, Pemprov mengklaim tanah yang bukan miliknya. Dan, plang kami, bukan mengklaim tanah itu, tapi untuk membantah Plang yang disebelah (plang Pemrpov, red)," ‎ujarnya.

Firdaus, salah satu Ahli Waris yang merupakan Cucu dari H Ibrahim, turut hadir membeberkan sejarah singkat asal muasal tanah iti dalam jumpa pers tersebut.

"Luas tanah yang diklaim Pemda itu 6900 meter. ‎Tapi fakta surat yang kita punya itu, luasnya lebih kurang 1 hektar. Dari Bioskop Asia (dulu, red) sampai ke kantor Pos lama," bebernya.

‎Ia mengaku sempat menghubungi pihak Hotel Furaya. Namun, dua kali didatangi, pihak Furaya terkesan tertutup. Sebab, (tanah, red) Furaya itu awalnya milik Tengku Idang dan perbatasannya sama, katanya.

"Manajemen hotel Furaya tak mau membuka ke kita. Lalu, Ia menghubungi Notaris Furaya. Ternyata sudah meninggal dan surat itu disimpan oleh anaknya. Dan, anaknya keberatan membuka surat itu. Padahal, katanya, Ia hanya ingin memastikan sempadan tanah itu.

Selaku penduduk Asli Riau, Firdaus menyatakan tak keberatan tanah keluarganya dipakai pemerintah.

"Datuk saya sebagai salah satu pendiri Provinsi Riau. Selaku penduduk Asli, kami bangga jika tanah kami dipakai pemerintah," jelas Firdaus.

Namun, seiring waktu, lanjutnya, sepertinya tak ada niat‎ Pemprov mengembalikan tanah itu. Bahkan, kakeknya dan pamannya sudah berulang kali mempertanyakan hal itu ke Pemprov. Tapi, pihak Pemprov kerap menghindar tak mau merespon. 

Dalam perjuangannya, Ia juga membuat laporan ke Komisi Yudisial dan Komnas HAM.

"Perjuangan mengurus tanah ini sangat panjang. Mulai tahun 1971, 1979 dan 1981, H Ibrahim sudah berjuang baik ke Pemprov, BPN dan lainnya. Dan, tahun 2001 kita menyurati Pemprov Riau. Namun, dipanggil tahun 2003. Lagi-lagi mereka tetap tak bisa menunjukkan dokumen legalitas mereka diatas tanah kosong itu,"

‎Sebagai bukti pihaknya selaku pihak yang berhak menguasai tanah itu, Firdaus membeberkan sejumlah dokumen.

"Dokumen yang saya miliki banyak. Salah satunya, Surat Pengakuan Hak dari Walikota Pekanbaru pada tahun 1951 tentang status tanah itu. Surat aslinya sudah lusuh tapi masih ada," bebernya sambil menunjukan salinan surat itu.

Disamping dokumen-dokumen dari Komisi Yudisial, Komnas HAM, sejarah riwayat tanah, sebutnya, ada juga Warkah, yang melampirkan Peta Induk tanah dari Bioskop Asia sampai Hotel Furaya.

‎"Ada juga dokumen-dokumen penunjang surat tanah ini. Ini salah satunya, surat tahun 1949 dan ditulis dengan tahun Jepang, tahun 5112603 Cap Kabupaten Siak," sambungnya sambil menunjukkan salinan dokumen pendukung.

Ronaldo menambahkan, sejarah tanah ini  sangat panjang. Dipakainya tanah itu sebagai Kantor Dinas Pertanian Tanaman Rakyat, kata Ronaldo, lantaran sebelumnya merupakan Kantor Perkebunan Zaman Kolonial Belanda.

Meski mengakui upaya hukum formal pihak Ahli Waris sebenarnya telah habis, Ronaldo menegaskan bahwa masih ada proses yang berjalan dalam memastikan hak penguasaan tanah itu.

Pada tanggal 10 Mei 2016, bebernya, ada surat dari Kantor Wilayah BPN Riau, yang menyatakan bahwa,  berdasarkan putusan PN Pekanbaru, Pengadilan Tinggi dan MA, Kepala Kanwil BPN Riau meminta Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk melakukan penanganan dan penyelesaian masalah tanah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan BPN serta berpedoman dengan ketentuan berlaku.

"Jadi intinya, proses tanah ini masih berjalan‎. Seharusnya, BPN harus menjalankan surat ini. Dan belum ada kata final dari BPN, karena prosesnya masih ada. Jika mereka (Pemprov) tetap melakukan eksekusi, maka akan membuka pintu atas upaya hukum selanjutnya. Saya kira Biro Hukum Pemprov cukup mengerti akan hal itu," tutupnya.

Untuk diketahui, Jumpa Pers ini dilakukan Kantor Hukum Noesantara Law Firm sebagai reaksi atas pernyataan Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Riau, Ely Wardani, yang mengklaim sudah menguasai tanah tersebut dengan dasar putusan MA yang telah Inkracht.

Pernyataan itu dimuat di salah satu media lokal Pekanbaru beberapa hari lalu.

Senada dengan Ely, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Riau Syahrial Abdi, juga sepakat agar melakukan pemasangan pagar di sekeliling tanah itu.

Syahrial menyebut, ada wacana untuk membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) diatas tanah yang masih berpolemik tersebut.Hr**
Sumber : BeritaRiau.com

Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Pilihan Anda?
  Firdaus - Rusli Effendi
  Arsyadjuliandi R. - Suyatno
   Syamsuar - Edi Nasution
   Lukman Edy - Hardianto

Komentar Terakhir

  • casino online terpercaya

    Dapatkan benefit disini. Kunjungi http://ligadewa.net/sports | http://ligadewa.net/slots ...

    View Article
  • Benefits of Cheese

    After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And ...

    View Article
  • Benefits of Cheese

    The matter you we highlighted above is surely value able for anyone to workout. the ...

    View Article
  • Milk

    It is extremely nice to see the greatest details presented in an easy and ...

    View Article