Jika PT. Chevron Tak Patuhi Aturan, Lebih Baik Keluar dari Bumi Melayu dan NKRI

By wartawan 23 Mar 2018, 01:01:11 WIBParlemen

Jika PT. Chevron Tak Patuhi Aturan, Lebih Baik Keluar dari Bumi Melayu dan NKRI

Pekanbaru, Homeriau.com - Dalam hal ini Sikap melawan PT. Chevron makin terlihat saat hearing dengan Komisi V DPRD Riau yang berlangsung Kamis (22/03) di ruang Komisi V. Hearing dipimpin langsung oleh Aherson, Wakil Ketua, H M Adil, dan anggota Supriati, Sugeng Pranoto, Ade Hartati, Ev. Tenger Sinaga, dan Husaimi Hamidi. Hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau, Rasyidin SH dan General Manager PT. Chevron Pacific Indonesia, Sukanto. Sementara dari SARBUMUSI hadir Ketua, Drs. Umrah HM Thaib, Nofel SH MH, Mulyadi, Fadila Saputra, Ahmad Tauhid, dan lainnya.

PT.Chevron jelas terlihat melanggar Peraturan dan Perundang-Undangan di NKRI. Dimana Chevron telah melakukan pelanggaran kebebasan berserikat dan pemaksaan kehendak dalam hal tidak mau mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh instansi terkait. Wakil Ketua Komisi V, H M Adil bahkan dengan lantang menegaskan bahwa jika Chevron tetap membangkang dan tak mengindahkan aturan di NKRI, silahkan segera angkat kaki dari bumi Riau dan NKRI.

Apalagi GM PT. Chevron Pacific Indonesia, Sukanto masih berusaha untuk mengulur dan mencari celah agar kasus pelanggaran yang telah dilakukan oleh manajemen PT. Chevron dianggap kebenaran dan suatu hal yang biasa. Aturan terkesan bisa dimainkan dengan berbagai celah dan argumentasi pihak Perusahaan. Rapat dengar pendapat ini ditunda seminggu dimana pihak Chevron diminta memberikan data, sementara SARBUMUSI sudah memberikan data ke Pimpinan Komisi V DPRD Riau.

H M Adil mengatakan Chevron harus patuh terhadap Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia. Apalagi sudah ada perintah bayar dari Disnaker Propinsi Riau sebanyak 2 kali, tentu menjadi sebuah instruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Untuk diketahui, terkait permasalahan yang muncul sebenarnya sudah berulang kali di-Somasi oleh Dewan Pengurus Basis Serikat Buruh Muslimin Indonesia (DPB SARBUMUSI) PT. CPI selaku kuasa hukum dari anggota Syarikat berdasarkan UU No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan anggota sarikat dalam hal melindungi, memperjuangkan dan membela serta meningkatkan kesejahteraan buruh yang bernaung di dalam SARBUMUSI basis PT. Chevron Pacific Indonesia.

Bahkan pihak SARBUMUSI memberikan peringatan kedua kalinya sehubungan menindaklanjuti surat Somasi No.136/SBM-CPI/XI/2017 perihal somasi tanggal 8 Oktober 2017 pada Direktur dan manajemen atas sikap serta tindakan-tindakan yang diperbuat pada pengurus dan anggota SARBUMUSI termasuk tuntutan yang telah ditetapkan pengawas Disnaker Propinsi Riau yang saat ini tak pernah dilaksanakan oleh Direktur dan manajemen PT. CPI.

SARBUMUSI pun melihat bahwa hak jawab yang Chevron berikan pada redaksi Putera Riau beberapa lalu terkait mereka mematuhi dan mengikuti Peraturan dan Perundang-undangan NKRI adalah bohong semata, sebab selama ini pihak manajemen tidak pernah melaksanakan apa yang telah ditetapkan sesuai Peraturan tersebut.

Akibatnya, Presiden Direktur PT. Chevron saat itu dilaporkan oleh SARBUMUSI. Albert Simanjuntak kembali menjadi fokus kasus yang dilaporkan dengan Surat Nomor 138/SBM-CPI/XI/2017 sesuai yang di lansir dari redaksi Putra Riau.com pada waktu lalu. Diantaranya melihat dan memperhatikan surat PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 7 November 2017 yang mengundang pengurus basis SARBUMUSI PT. Chevron Pacific Indonesia tentang tindak lanjut pertemuan IBU-CT untuk tanggal 9 November 2017.

Bahwa dalam surat tersebut pihak PT. Chevron Pacific Indonesia membuat catatan, “NB : Mengingat Ketua Sarbumusi Basis CPI saat ini sedang dalam status dibebas tugaskan, mohon untuk dapat didelegasikan kepada pengurus lain.

Bahwa tentang catatan tersebut juga dimuat oleh PT. Chevron Pacific Indonesia pada surat Nomor : 166/RBI/2017, dengan hal : Tanggapan atas Surat Sarbumusi Basis CPI No. 133/SBM-CPI/X/2017, tanggal : 4 Oktober 2017. Kedua surat yang dikeluarkan PT. Chevron Pacific Indonesia semuanya untuk membahas tentang IBU-CT. Adanya kasus tersebut, pihak SARBUMUSI PT. CPI menegaskan bahwa Chevron kembali jelas dan nyata melakukan pelanggaran kebebasan berserikat kepada H. Nofel selaku karyawannya dan Ketua SARBUMUSI basis Chevron.

Dalam hal ini nyata bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia telah melakukan pelanggaran perlindungan hak berorganisasi Pasal 28 dan UU No.21 Tahun 2000 tentang SP/SB terhadap Sdr. H. Nofel selaku Ketua PB SARBUMUSI PT. Chevron Pacific Indonesia dengan sanksi hukumnya diatur pada Pasal 43 UU a quo.

Ditegaskan bahwa tidak ada kewenangan Direktur PT. Chevron Pacific Indonesia cq Manager HRIR Sumatera untuk mengintervensi Kepengurusan PB SARBUMUSI PT. CPI.

Terlebih lagi bahwa H. Nofel sebagai Ketua PB SARBUMUSI PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA berdasarkan Pasal 8, Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor : 21 Tahun 2000 tentang SP/SB.

Diketahui bahwa status pembebasan sementara dari tugas H.Nofel oleh PT. Chevron Pacific Indonesia adalah berkaitan dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang sampai saat ini masih berproses di tingkat Mahkamah Agung (Kasasi), pada tingkat PHI Pekanbaru dengan Nomor : 15/Pdt/Sus-PHI/2016/PN.Pbr, tanggal 21 Juni 2017. Bahwa surat skorsing yang diberikan PT. CPI kepada Sdr. Nofel tidak otomatis menghentikan kegiatan tanggung jawab serta kewajiban Sdr. H. Nofel sebagai Ketua PB SARBUMUSI PT. CPI yang diatur dalam Pasal 25 UU Nomor : 21 Tahun 2000 tentang SP/SB.

Dalam proses perselisihan PHK tersebut, PT. CPI memberikan surat skorsing kepada Sdr. H. Nofel, akan tetapi PT. CPI tidak patuh dan tidak taat untuk melaksanakan Pasal 155 Ayat 3 UU Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hal ini dibuktikan dengan dihentikannya upah Sdr. H. Nofel sejak bulan April 2017. Chevron Intervensi dan Intimidasi Karyawan PB. SARBUMUSI PT. CPI telah melakukan gugatan atas tindakan PT. CPI yang melaksanakan program IBU-WFM yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Pasal 129 UU Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Perkara Nomor : 89/Pdt.Sus –PHI/2016/PN.Pbr. Sementara gugatan a quo juga sedang berproses di Mahkamah Agung (Kasasi).

Dilain sisi, program IBU-CT yang hendak dilakukan perusahaan sama halnya dengan program IBU-WFM. Ini sesuai dengan penjelasan Nugroho Eko Priamoko dalam suratnya Nomor : 1661/RBI/2017, tanggal 4 Oktober 2017, Hal : Tanggapan atas Surat Sarbumusi Basis CPI No.133/SBM-CPIU/IX/2017 dan Pernyataan Sikap No. 132/SBM-CPI/IX/2017, yang berbunyi : “Program IBU –CT merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mengelola aspek operasi perusahaan dan sumber daya manusia agar lebih efisien, efektif dan berdaya saing. Terkait program tersebut diminta pekerja sepakat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan aspek operasi perusahaan dan sumber daya manusia dimaksud.

Dengan masih berprosesnya perkara a quo, maka secara hukum proses-proses yang berkaitan dengan IBU–WFM dan kelanjutannya IBU–CT tidak dapat diberlakukan sampai adanya keputusan incraht. Dari uraian kasus diatas, SARBUMUSI menyatakan dan menyampaikan bahwa bila memang PT. Chevron Pacific Indonesia menjunjung tinggi hubungan industrial yang harmoni, dinamis dan berkeadilan dengan tetap mengutamakan kepatuhan terhadap peraturan perudangan yang berlaku (Sesuai pernyataan pembuka dari Nugroho Eko Priamoko dalam surat tertanggal 4 Oktober 2017), maka seharusnya PT.Chevron Pacific Indonesia menghentikan program IBU-CT yang merupakan kelanjutan dari IBU–WFM dan saat ini masih berproses di Mahkamah Agung RI.

Chevron juga harus menghentikan segala intervensi dan intimidasi kepada para pengurus PB SARBUMUSI PT. CPI khususnya kepada Ketua PB SARBUMUSI PT.CPI dengan cara melarang ikut dalam perundingan yang melibatkan kepengurusan PB SARBUMUSI PT. CPI yang diadakan.

Untuk keadilan dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan, Chevron harus membayarkan upah H. Nofel sejak bulan April 2017 ( Pasal 155 Ayat 3 UU Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Dengan adanya surat-surat larangan PT. Chevron Pacific Indonesia kepada H. Nofel, maka hal itu telah disampaikan kepada Kapolda Riau cq Dir Reskrimsus Polda Riau untuk ditindaklanjuti.

Surat tersebut sebagai bukti tambahan atas laporan SARBUMUSI tentang pelanggaran kebebasan berserikat yang masih berproses di Dir. Reskrimsus Polda Riau sejak bulan Agustus 2015. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua SARBUMUSI basis Chevron, H. Nofel SH MH didampingi Sekretaris, Andri Trindo Darma ST.

Sementara itu, hingga kini pihak Chevron pun masih tetap sulit dikonfirmasi terkait kasus-kasus yang sedang terjadi. Presdir Alber Simanjuntak tetap tiarap mengikuti HRD, Rina Mariama yang tak kunjung memberikan keterangannya pada wartawan walaupun sudah dikirim pertanyaan via email kala itu.Hr/r
Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Pilihan Anda?
  Firdaus - Rusli Effendi
  Arsyadjuliandi R. - Suyatno
   Syamsuar - Edi Nasution
   Lukman Edy - Hardianto

Komentar Terakhir

  • Benefits of Cheese

    After reading your article I was amazed. I know that you explain it very well. And ...

    View Article
  • Benefits of Cheese

    The matter you we highlighted above is surely value able for anyone to workout. the ...

    View Article
  • Milk

    It is extremely nice to see the greatest details presented in an easy and ...

    View Article
  • Milk

    I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a ...

    View Article